Nandar-Slot Bonus.com | Selasa, 14 Januari 2020
PARIMO, Slot Bonus.com- Maraknya laporan warga terkategori pra sejahtera tidak lagi mendapat jaminan kesehatan di Rumah Sakit, direspon serius oleh para wakil rakyat. Komisi IV selaku mitra kesehatan, mengundang OPD terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP) membahas nasib masyarakat miskin Parigi Moutong berjumlah sekitar 45 ribu jiwa yang dinon aktifkan dari penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan (JKN) bersumber dari ABPN.
Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin mengatakan, pengelolaan BPJS dan Program UHC seharusnya ada kerjasama yang baik, sehingga tidak lagi ada pasien miskin yang tidak tercover di UHC padahal dia harusnya ditanggung oleh negara.
Ketua Komisi IV Feri Budi Utomo yang memimpin RDP mengatakan, diundangnya beberapa OPD yang terintegrasi dengan program UHC, menyikapi adanya pemberitahuan dari Dinas Sosial kepada kepala desa melalui surat edaran yang bunyinya, dinonaktifkan PBI APBN Kabupaten Parimo sampai dengan bulan November 2019 berjumlah 45 ribu jiwa. Maka mulai 1 januari 2020 Jamkesda Parimo tidak lagi masuk dalam program UHC. Sehingga mulai januari 2020 rekomendasi Dinsos tidak langsung aktif di BPJS dan akan diaktifkan pada bulan berikutnya.
Ditanya terkait itu, Kepala BPJS Parigi Moutong, Husna menjawab, program UHC ini suatu program untuk integrasi peserta yang belum tercover JKN APBN sisanya harus terintegrasi untuk dibiayai pemerintah daerah. Tahun 2019 program UHC ini sudah mencapai 101 persen dari jumlah penduduk sekitar 449,458 jiwa untuk Parigi Moutong.
“Dari Kemsos setiap bulan mereka mengeluarkan SK terkait penonaktifkan dan penambahan PBI APBN. Berdasarkan pengajuan Dinsos Daerah, yang dikeluarkan adalah data non BDT atau yang tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Kata dia, bulan Januari – Desember sudah ada pengurangan dari APBN sebanyak 44 ribu jiwa dari sebelumnya 239 ribu jiwa. Itulah sebabnya di desember, dari 101 persen turun menjadi 93,58 persen karena penonaktifan dari kemsos.
“Anggaran diberikan dari Keuangan Rp 30 Milyar yang seharusnya untuk mengcover dibutuhkan Rp 48 M memenuhi kebutuhan Januari – Desember 2020, berdasarkan anggaran tersebut kami hanya bisa sampai Agustus,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Dinsos menambahkan, Kemsos menonaktifkan setiap bulan data yang ada diseluruh kabupaten kota di Indoensia. Untuk Parigi Moutong, mulai agustus sampai desember sebanyak 44. 788. Namun data itu kembali diverifikasi berkordinasi dengan dukcapil untuk mengetahui adanya NIK ganda.
Kepala Dinas Kesehatan dr Revi menanggapi, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinkes, ada 58 persen masyarakat pra sejahtera yang ditanggung menggunakan dana daerah, tetapi sudah turun menjadi 43,7 persen.
“Ini persoalan di pendataan, Dinsos proaktif supaya kades update data dan hasilnya juga dilaporkan kepada kami, puskesmas juga tidak proaktif melaporkan kelahiran dan kematian,” tandasnya.
Anggota DPRD Moh.Fadli menambahkan, jika persoalan ini berlarut-larut maka masyarakat pra sejahtera akan lebih menderita. Kata dia, tidak jarang pasien memilih pulang meski masih sakit daripada harus bertahan dan tidak ada penjamin untuk membayar.
“Pasien kita jika diperdahapkan dengan pembayaran tunai mereka terpaksa pura-pura sehat karena tidak ada jaminan, ini kan kasihan” ungkapnya.
Pantauan media ini, RDP tersebut melahirkan enam rekomendasi diantaranya meminta OPD terkait untuk bersinergi memperbaiki data, membuat inovasi program yang memudahkan masyarakat pra sejahtera untuk mendapatkan jaminan kesehatan paling lambat empat bulan. Kemudian melalui komisi IV akan dilakukan rapat kembali untuk mengevaluasi jalannya rekomendasi tersebut jika disetujui pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Parigi Moutong H.Samsurizal Tombolotutu.